PILKADA

PILKADAKPU Didesak Segera Tetapkan Paslon HADIST Sebagai Bupati dan Wakil Bogor

Tim pemenangan Hj Ade Yasin-Iwan Setiawan (HADIST) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor untuk segera menetapkan pasangan HADIST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor

Bogorkini.com, Cibinong – Tim pemenangan Hj Ade Yasin-Iwan Setiawan (HADIST) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor untuk segera menetapkan pasangan HADIST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih. Hal tersebut seiring dengan batas waktu gugatan pasangan calon lain yang telah habis pada Senin (9/7/2018) malam.

Diketahui sebelumnya, dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman Jumat (6/7/2018) pekan lalu, Pasangan HADIST ditetapkan sebagai pemenang. Hasil ini membuat tiga tim pasangan calon lainnya murka. Mereka enggan menandatangani bahkan menggugat keputusan KPU tersebut.

Wakil Direktur Bidang Hukum dan Advokasi tim pemenangan HADIST, Usep Supratman menjelaskan, berdasarkan aturan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peserta Pemilihan yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat 5 paling lama gugatan tersebut diterima 3×24 jam. Maka Senin (9/7/2018) malam adalah batas waktu terakhir gugatan.

“Kami mendesak KPU menetapkan pasangan HADIST sebagi Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih berdasarkan aturan undang-undang. Apalagi, KPU sudah membuat berita acara pada tanggal 6 Juli 2018 tepat pukul 23:27 yang kami terima langsung,” kata Usep dalam konferensi persnya di Kantor Rahmat Yasin Center (RYC), Cibinong, Selasa (10/7/2018).

Dalam gugatan tersebut diketahui tim pasangan calon nomor urut tiga (3), empat (4) dan (5) enggan menandatangani hasil pleno rekapitulasi KPU.

Usep menuturkan, dari informasi yang didapat, untuk pasangan calon nomor empat (4) alasan tidak menandatangani adalah kesalahan teknis dimana saat itu print hasil rekapitulasi lama yang akhirnya mereka memilih pulang. Lalu untuk tim pasangsn nomor lima (5) itu dikarenakan komitmen mereka dari awal yang enggan menandatangani jika belum menerima form C1 apalagi keadaannya mereka tidak memiliki saksi di TPS lalu tidak aktif meminta ke KPU.

“Hasil pemeriksaan rekap di KPU semua melihat dengan mata kepala bahwa tidak ada satupun pasangan calon yang menyatakan suaranya hilang. Yang dipermaslahakan hanyalah Daftar Pemiliha Tambahan (DPTb). Itu merupakan ranah KPU bukan kami. Dan itu sudah beres karena suara sudah masuk rekap. Semua calon tak keberatan dengan hasil suara,” tutur Usep.

Usep pun mengaku tim pemenangan HADIST tak lagi khawatir dengan kabar adanya gugatan yang diadukan salah satu pasangan calon kepada MK. Terlebih informasi yang didapatkan pihaknya dari MK tidak ada aduan dari Kabupaten Bogor yang masuk ke sana.

“Kami mendapatkan informasi di MK itu gugatan hanya ada 26 dan kami tidak mendapatkan pengugat dari Kabupaten Bogor. Artinya, hasil rekap KPU yg menetapkan HADIST menang itu sah menurut hukum. Apabila ada gugatan itu hak mereka (pasangan calon),” ungkap Usep.

Di tempat yang sama, Wakil Direktur tim pemenangan HADIST, David Rizar Nugroho menambahkan, desakan penetapan HADIST sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor itu dilakukan agar masyarakat tak dibuat bingung. Sebab, selama ini banyak sekali berita yang simpang siur bahkan merugikan.

“Pada intinya rekapitulasi yang telah ditetapkam KPU harus segera diputuskan dan dilaksanakan. Karena batas waktu sesuai dengan aturan undang-undang,” tegas David.

Sementara, Komisioner KPU Kabupaten Bogor Divisi Hukum, Erik Fitriadi mengamini jika gugatan tersebut berakhir pada Senin (9/7/2018) malam.

“Ya berdasarkan aturan undang-undang maka gugatan peserta pemilihan itu berakhir pada Senin (9/7/2018) malam. Namun kami beluk mendapatkan rilis dari MK apakah ada gugatan dari Kabupaten Bogor atau tidak,” kata Erik.

Untuk penetapan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, menurut Erik itu seharusnya tiga hari setelah batas waktu gugatan selesai.

“Tapi karena ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU RI, bahwa hasilnya itu harus menunggu konfirmasi dari MK. Dan itu diketahui setelah tanggal 23 Juli terlebih tahun ini ada 171 daerah yang menggelar Pilkada. Maka penetapan dilakukan setelah tanggal tersebut.” tutur Erik.

Dengan batas waktu gugatan yang telah berakhir ini, artinya tidak akan ada perubahan hasil suara. Namun, kata Erik hal tersebut tergantung daripada keputusan MK.

“Jika sudah ada keputusan dari MK, maka kita akan segera tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih,” tegasnya. (ris)