DARI REDAKSI KOTA BOGOR POLITIK

Bebaskan PBB-P2 Warga Miskin, Kota Bogor Jadi Percontohan

Bogor – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada 67 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penyerahan dilakukan langsung Walikota Bogor bagi warga miskin yang nilai PBB P2-nya dibawah Rp 100 ribu di kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (31/03/2016).

Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk pembangunan, namun bagi warga kurang mampu hal tersebut tentu menjadi beban. Uang Rp100 ribu bagi orang kaya itu mudah, tapi berbeda bagi warga kurang mampu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya untuk mensejahterakan warga miskin salah satunya melalui pengurangan PBB P2 100 persen.

“Sekecil apapun itu Pemkot Bogor berharap dapat mengurangi beban masyarakat,” ujar Bima

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bogor, An An Andri Hikmat mengatakan, penyerahan SK pembebasan PBB P2 se-Kota Bogor berjumlah 103.971 SPPT atau setara nilainya Rp 5.108.943.278. Pada launching ini hanya disimboliskan kepada 67 warga miskin dari empat kelurahan. Antaralain, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasir Kuda, Kelurahan Empang dan Kelurahan Cikaret.

“Bagi warga miskin yang lain secara kolektif bisa datang ke kelurahan baru kemudian dibawa ke kantor Dispenda. Sehingga warga hanya tinggal menunggu saja nantinya,” jelas Andri.

Ia menuturkan, data warga miskin didapat dari data terbaru BPS yang memang sudah diakui Pemerintah Pusat. Namun, jika belum ada yang terdata bisa datang ke Dispenda dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan memohon pembebasan PBB P2 dari Kelurahan. Hal ini karena kebijakan pembebasan PBB P2 100 persen hanya berlaku di tahun ini saja karena sifat pajaknya yang memang dibayar tahunan.

“Kalau memang ada permohonan lagi ditahun depan, tergantung dari kebijakan Walikota,” terang An-an

Andri menandaskan, kebijakan pembebasan PBB P2 100 persen bagi warga miskin ini merupakan pertama kali se-Indonesia dilakukan di Kota Bogor.

Sebagai percontohan, Dispenda nanti akan memberikan laporannya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mepan-RB), Kementrian Keuangan (Menkeu) dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang.

“Apalagi waktu itu dari Kementrian Agraria memang meminta adanya pembebasan PBB P2 bagi warga miskin,” pungkasnya. (hrs ).